Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan. Keputusan presiden nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang. Reklamasi adalah pengertian, tujuan, dampak dan contoh. Peraturan pemerintah pp ini mulai berlaku pada tanggal 16 desember 2008. Pentingnya aturan mengenai reklamasi pantai maka diharapkan hukum. Peraturan presiden nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulaupulaukecil.
Tentang reklamasi dan pascatambang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 1997 tentang rencana. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi. Peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 86, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4655. Reklamasi kawasan perairan merupakan upaya pembentukan suatu kawasan daratan baru baik di wilayah pesisir pantai ataupun di tengah lautan. Perpres mengamanatkan bahwa pemerintah daerah kabupatenkota yang memiliki batas sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah rtrw kabupatenkota, sedangkan pemerintah daerah provinsi memberikan arahan dalam perda rtrw provinsi. Reklamasi pantai dan pengaruhnya terhadap lingkungan fisik di wilayah kepesisiran kota ternate coastal reclamation and its influence to physical environment in the coastal area of town ternate herry djainal1 abstract the purpose of this research is to study the reclamation process and investigate. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan 8. Pdf analisis perizinan terkait reklamasi pantai utara.
Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin. Peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 201, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4947. Begitupula dengan izin lingkungan maka seharusnya mekanisme untuk memperoleh izin lingkungan harus diatur dalam peraturan walikota terkait periszinan reklamasi pantai karena dalam peraturan pemerintah ri nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan hanya diatur secara umum. Peraturan presiden ini memuat norma pengaturan tentang kriteria penetapan batas sempadan pantai yang menjadi dasar acuan bagi pemerintah daerah yang wilayahnya memiliki sempadan pantai untuk menetapkan. Peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. Kansai pelabuhan udara internasional, osaka, jepang. Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undangundang lembaran negara republik. Peraturan menteri pekerjaan umum nomor 40prtm2007 tentang pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang kenavigasian dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Reklamasi pantai kapuk naga indah pulau 2a, 2b dan 1 di. Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan. Peraturan menteri tentang pelaksanaan reklamasi dan. Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang 7. Peraturan menteri pekerjaan umum nomor 40prtm200itjntang pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai.
Pengertian amdal, fungsi, prosedur, komponen, manfaat, contoh. Peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 8, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5172. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pdf studi amdal analisis dampak reklamasi pantai kawasan. Pengelolaan lahan hpl adalah pemerintah daerah kota manado namun pt. Peraturan presiden tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil. Tentang izin pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, menimbang. Keputusan presiden nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara jakarta. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan jakarta, bogor, depok. Pada dasarnya, reklamasi pantai dilakukan sebagai upaya untuk memperluas wilayah daratan dengan berbagai tujuan adalah sah dan telah dipraktekkan secara luas di seluruh penjuru dunia. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang amdal.
Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 1997 tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Peraturan itu adalah keputusan presiden nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai jakarta. Keputusan presiden nomor 52 tahul1 1995 tentang reklamasi pantai utara jakarta. Keputusan, instruksi presiden dan surat keputusan menteri. Peraturan menteri kp nomor 25 tahun 2019 tentang izin pelaksanaan reklamasi di wp3k. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2001 tentang pembentukan kabupaten administrasi kepulauan seribu provinsi daerah khusus ibukota jakarta lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 97, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4122. Pp ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah propinsi. Pemerintah provinsi dki jakarta telah mengikat kerjasama dengan beberapa mitra. Reklamasi pantai adalah kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Keputusan mentri negara danjuga lingkungan hidup no 8 thn 2006 tentang pedoman penyusunan amdal. Ahok memastikan untuk reklamasi pantai jakarta telah didelegasikan ke gubernur dki jakarta. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara lembaran negara republik indonesia.
Studi amdal kegiatan reklamasi pantai ini dilakukan untuk menganalisis apakah suatu kegiatan perlu diberlakukan wajib amdal atau tidak apabila nantinya akan. Tujuan utama reklamasi ini adalah untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi. Daerah adalah provinsi daerah khusus ibukota jakarta. Catatan, setidaknya ada empat peraturan yang saling tumpang tindih dalam proyek reklamasi teluk jakarta. Perpres nomor 51 tahun 2016 terbit, pemerintah daerah wajib. Peraturan presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja. Lingkup kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, perusahaan baik bumn maupun swasta dan perorangan yang melakukan reklamasi pantai tersebut secara khusus diatur dalam undangundang, peraturan peraturan dan keputusankeputusan, sebagai berikut ini. Sedangkan pp nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca.
Database peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan jdih di lingkungan bpk ri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang reklamasi pantai serta dampak terhadap lingkungan fisik, biotik, dan sosial serta. Peraturan presiden nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil, perlu menetapkan standar perizinan pelaksanaan reklamasi di. Pasal 12 pp nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah. Anies diminta urus perda reklamasi ketimbang bernarasi. Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pariwisata nasional tahun 20112025. Undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor. Jika tidak ada pergub tersebut maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan di lahan hasil reklamasi. Tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, menimbang. Mengenai pernyataan anda yang mengatakan bahwa peraturan tentang reklamasi sudah tidak berlaku lagi, perlu kami luruskan bahwa yang sudah tidak berlaku adalah keputusan presiden nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara jakarta kepres 521995. Tidak usah bahas itu terus, banyak kerjaan yang lain. Berkaitan reklamasi pantura jakarta, seskab menjelaskan pada tahun 1995 itu kewenangan sudah diberikan kepada pemerintah dki jakarta, tetapi kemudian melalui peraturan. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah.
Peraturan menteri pekerjaan umum nomor 24prtm2007 tentang pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung. Presiden belum lama ini tepatnya tanggal 14 juni 2016 telah menandatangani peraturan presiden nomor 51 tahun 2016 tentang batas sempadan pantai. Peraturan pemerintah pp nomor 76 tahun 2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan memberikan definisi reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Perpres nomor 51 tahun 2016 terbit, pemerintah daerah. Perihal penerbitan imb sendiri, anies sempat berdalih hal tersebut berdasarkan pada peraturan gubernur nomor 206 tahun 2016 tentang panduan rancang kota prk pulau c, pulau d dan pulau e hasil reklamasi. Peraturan pemerintah nomor tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Contoh reklamasi pantai yang dikerjakan oleh berbagai negara antara lain. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan jabodetabekpunjur. Pelaksanaan perizinan reklamasi pantai di kota bandarlampung berdasar pada peraturan pemerintah daerah provinsi sebagaimana diperintahkan pada pasal 21 perpres nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai \perizinan reklamasi diatur. Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai perlu menetapkan peraturan menteri kehutanan tentang kriteria penetapan klasifikasi daerah aliran sungai. Penetapan batas sempadan pantai pasal 2 1 pemerintah daerah provinsi yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.
Reklamasi pantai utara jakarta, selanjutnya disebut reklamasi pantura, adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut jakarta. Peraturan presiden tentang reklamasi di wilayah pesisir dan. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah presiden republik indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Keputusan mentri negara danjuga lingkungan hidup no 11 thn 2006 tentang jenis rencana usaha, serta juga segala jenis kegiatan atau aktivitas yang wajib dilengkapi dengan amdal.
Semua jenis kewenangan, yang tidak disebutkan didalam pp ini, menjadi kewenangan kabupaten kota. Pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan. Pasal 51 peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang, perlu menetapkan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Peraturan pemerintah pp tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan. Pelaksanaan perizinan reklamasi pantai di kota bandarlampung berdasar pada peraturan pemerintah daerah provinsi sebagaimana diperintahkan pada pasal 21 perpres nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai \perizinan reklamasi. Peraturan presiden nomor 68 tahun 2015 tentang kementerian energi dan sumber daya mineral. Kedua, dalam kaitan dengan penegakan hukum, dibutuhkan adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, baik dalam melaksanakan tugas pengaturan peraturan. Undangundang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 68, tambahan. Peraturan mana yang kini jadi acuan proyek reklamasi teluk. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2001 tentang pembentukan kabupaten administrasi kepulauan seribu provinsi daerah khusus ibukota jakarta lembaran. Keputusan presiden nomor 73 tahun 1995 tentang reklamasi pantai kapuk naga tangerang, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang, dinyatakan tidak berlaku. Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai diperlukan agar perencanaan tata ruang di kawasan reklamasi pantai dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah penataan ruang. Batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu. Ahok berdalih telah mengantongi perda nomor 8 tahun 1995 soal reklamasi pantai utara yang merupakan turunan dari keputusan presiden di tahun yang sama terkait reklamasi teluk jakarta.
Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006. Terbitkan izin reklamasi, ahok berpegang perda tahun 1995. Keputusan presiden nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara jakarta 9. Peraturan pemerintah nomor 27 tahul1 2012 tentang izin. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah. Pasal 1 dalam keputusan presiden ini, yang dimaksud dengan. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 seratus meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1huruf a. Pengaturan perizinan reklamasi pantai terhadap perlindungan lingkungan hidup moch. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2008 tentang penataan. Pdf analisis perizinan terkait reklamasi pantai utara jakarta. Reklamasi menjadi cermin diabaikannya prinsip good governance, disamping berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan. Pramono menunjuk contoh yang sederhana tentang permasalah reklamasi yang masih belum terselesaikan di bali, dimana izin reklamasi tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
1016 725 67 618 727 1031 1418 1036 384 1186 409 560 1534 860 707 1237 268 845 384 1070 903 325 1355 1566 1510 1167 1338 337 1573 1489 996 235 249 172 1467 61 781 1068 986